Pastor Katolik Sebut Deklarasi Negara Kristen PNG Sebagai Perubahan Kosmetik

 

Kekristenan sekarang akan tercermin dalam Tujuan Kelima Konstitusi, dan Alkitab akan diakui sebagai simbol nasional. - Jubi/Foto: RNZ Pacific

Jayapura, Jubi – Pencanangan Papua Nugini (PNG) sebagai negara Kristen mungkin memberi kesan perubahan positif, tetapi hal itu hanya sebatas “ilusi”. Demikian disampaikan Pastor Giorgio Licini dari Caritas PNG menanggapi amandemen konstitusi yang baru-baru ini disahkan.

Minggu lalu, parlemen PNG mengubah konstitusi negara dengan menambahkan deklarasi dalam pembukaannya.

“Kami mengakui dan menyatakan Tuhan, Bapa; Yesus Kristus, Putra; dan Roh Kudus sebagai Pencipta dan Pemelihara seluruh alam semesta serta sumber kekuatan dan wewenang kami, yang dilimpahkan kepada rakyat dan semua orang dalam yurisdiksi geografis Papua Nugini,” ujarnya.

Selain itu, agama Kristen kini tercermin dalam Tujuan Kelima Konstitusi, dan Alkitab diakui sebagai simbol nasional.

Pastor Giorgio Licini dari Caritas PNG menegaskan bahwa Gereja Katolik lebih memilih agar tidak ada perubahan dalam konstitusi terkait hal ini.

“Untuk menciptakan, di abad ke-21 ini, sebuah negara yang secara resmi mengakui agama Kristen tampaknya agak ketinggalan zaman,” katanya, dikutip Jubi dari RNZ Pasifik, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, perubahan ini bersifat kosmetik dan tidak akan membawa dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.

“Masyarakat PNG pada dasarnya akan tetap seperti apa adanya,” ujar Licini.

“Manuver ini mungkin memberikan kesan atau ilusi bahwa keadaan akan membaik, bahwa perilaku masyarakat, situasi ekonomi, dan budaya akan menjadi lebih baik. Namun, itu hanyalah ilusi,” tambahnya.

Licini menekankan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1975 sebenarnya sudah mengakui warisan Kristen di PNG.

Menurut Licini, budaya dan nilai-nilai sekuler yang berkembang membuat banyak pihak di PNG khawatir, termasuk terkait pengakuan dan meningkatnya penerimaan terhadap komunitas LGBTQ+.

“Mereka melihat diri mereka sebagai negara tetangga Indonesia yang mayoritas Muslim. Mereka juga melihat Australia dan Selandia Baru sebagai negara-negara yang semakin sekuler, sementara warisan Pasifik mulai memudar. Maka, pertanyaannya adalah, siapakah kita?” katanya.

Ia menambahkan bahwa warisan, tradisi, dan nilai-nilai Kristen masih menjadi landasan utama dalam membangun identitas budaya PNG.

Perdana Menteri PNG, James Marape, yang merupakan pendukung utama amandemen ini, menyambut gembira keputusan parlemen.

Ia menegaskan bahwa deklarasi ini “mencerminkan, dalam bentuk tertinggi, peran gereja - gereja Kristen dalam pembangunan bangsa.”

Koresponden RNZ Pasifik di PNG, Scott Waide, mengatakan bahwa Marape menekankan amandemen ini bukanlah hukum operasional.

“Ini adalah sesuatu yang lebih bersifat simbolis, yang diharapkan dapat menyatukan Papua Nugini di bawah satu tujuan bersama. Itulah narasi yang keluar dari Kantor Perdana Menteri,” ujar Waide.

Ia menambahkan bahwa meskipun mayoritas warga PNG telah mengidentifikasi diri sebagai penganut Kristen, hal itu sebelumnya tidak secara eksplisit tercantum dalam konstitusi.

Menurut Waide, para pendiri PNG pada masa dekolonisasi memilih untuk tidak mendeklarasikan negara itu sebagai negara Kristen karena mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya.

“Mereka dengan bijaksana memilih untuk menyatakan bahwa orang Papua Nugini adalah masyarakat yang spiritual, tetapi tidak secara eksplisit menetapkan PNG sebagai negara Kristen,” katanya.

Waide menyoroti bahwa PNG memiliki sejarah yang berbeda dibanding negara-negara tetangganya dalam hal keberagaman agama.

“Tidak seperti Fiji, yang telah memiliki pengalaman 200 tahun dengan berbagai agama, masjid pertama di PNG baru dibuka pada tahun 1980-an,” jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang keberagaman agama telah memicu ketegangan di beberapa wilayah.

“Saya telah melihat contoh kekerasan berbasis agama yang sebagian besar disebabkan oleh ketidaktahuan. Bukan karena mereka terdorong oleh motif politik, tetapi karena masyarakatnya tidak cukup terdidik untuk memahami perbedaan agama dan pentingnya hidup berdampingan,” tambahnya. (*)

___________

Sumber :

https://jubi.id/pasifik/2025/pastor-katolik-sebut-deklarasi-negara-kristen-png-sebagai-perubahan-kosmetik/