 |
| SERUAN PERDAMAIAN - Dewan Gereja Papua, Pendeta Benny Giyai, Pendeta Dr Zokrates S Yoman dan Pendeta Dorman Wandikbo saat menyampaikan peryataan pers di Kantor Klasis GIDI Sentani. Mereka menyerukan perdamaian sebagai upaya mengatasi konflik di Papua. |
Ketika Masyakat dan Pemerintah Bentrok dan Bergolak, Peran Gereja sebagai Pembina Mental dan Sipirituan warga Negara termasuk Aparat Kemanan dan Pejabat Pemerintah, Gereja menyampaikan Himbauan untuk mencari jalan penyelesaian konflik.
Papua adalah satau wilayah di Indonesia yang paling bermasalah sejak proses integrasi ke Indonesia hingga kini.
Pendekatan Kemanan melahirkan luka dan penderitaan bagi orang yang korban dalam persoalan ini. Gereja tidak lagi berbicara Konflik dengan dalail bahwa Pendekatan Keamanan dari Pemerintah sebagai alat Negara terhadap perbedaan peendapat dalam negara dianggap wajar, maka lahirlah Dewan Gereja Papua untuk memperjuangan Keadilan dan Perdamaian di Tanah Papua sesuai dengan perintah Yesus Kristus, dalam Matius 5:09 " Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah."
Seruan Perdamaian disampaikan oleh Dewan Gereja Papua melihat belakangan ini Peperangan antara Aparat Kemanan Indonesia (TNI-POLRI) dan TPNPB-OPM mengakibatkan Warga Jemaat mengungsi, Gembala sidang dan Anak-Anak serta Ibu-Ibu menjadi sasaran Penembakan pihak yang berkonflik.
Seperti yang kami kutip dari Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda melalui TRIBUN-PAPUA.COM, – Seruan perdamaian kembali menggema dari Tanah Papua. Seruan ini datang dari Dewan Gereja Papua (DGP) yang mengingatkan pemerintah agar tidak terus mempertahankan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan persoalan Papua.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribu-papua.com, Sabtu (31/05/2025), Dewan Gereja Papua menyatakan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) bukanlah teroris dan musuh negara. Mereka rakyat yang protes akibat saluran komunikasi tersumbat.
Moderator Dewan Gereja Papua, Pdt Benny Giay dalam surat gembalanya menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai operasi militer yang kembali menelan korban sipil di beberapa wilayah, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Tambrauw.
"Kami mendengar kabar pengungsian, penembakan, hingga kematian di Intan Jaya, ini bukan cerita baru. Bahkan, ada warga yang kembali mengalami trauma pengungsian seperti di tahun-tahun sebelumnya," ujar Benny Giay.
Dewan Gereja Papua juga mengkritisi respons pemerintah terhadap protes masyarakat Papua, terutama sejak aksi anti-rasisme pada Agustus 2019.
Alih-alih menindak tegas aparat dan ormas yang melakukan tindakan rasial, pemerintah justru memvonis warga Papua yang memprotes sebagai pelaku makar, disusul dengan pemadaman internet dan pengiriman besar-besaran pasukan keamanan.
Selain itu, Dewan Gereja Papua menyoroti langkah sepihak pemerintah dalam memperpanjang Otonomi Khusus Papua tanpa konsultasi dengan DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua.
Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk pemaksaan yang memperburuk relasi antara pusat dan rakyat Papua.
Dalam suratnya, Dewan Gereja Papua juga merujuk pada hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2008 yang mengidentifikasi empat akar konflik Papua, yaitu:
- Diskriminasi rasial dan marginalisasi sistematis
- Kegagalan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan
- Pengabaian terhadap masalah integrasi Papua
- Kekebalan hukum bagi aparat pelaku pelanggaran HAM
Menurut Benny, upaya-upaya akademik untuk mendorong penyelesaian damai seperti Papua Road Map justru dihadang oleh kelompok garis keras pemerintah.
Penolakan terhadap pendekatan damai ini dinilai sebagai pemicu utama radikalisasi nasionalisme Papua dan berlanjutnya kekerasan.
“Empat akar masalah ini dibiarkan subur untuk membenarkan operasi militer yang berkepanjangan,” tulisnya.
Seruan dari Mimbar Gereja
Dalam homili yang disampaikan di Gereja Keuskupan Mimika Kata Giyai, para pastor menyerukan agar gereja berdiri di sisi rakyat. Mereka menolak pelabelan TPN-OPM sebagai teroris dan meminta agar negara membuka ruang dialog.
Mengutip pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Benny menyatakan, meski tidak mudah, perdamaian di Papua bisa terwujud, tergantung pemerintah.
Ia menekankan pentingnya perundingan yang adil dan penghentian eksploitasi sumber daya alam seperti Blok Wabu.
Ia menambahkan Dewan Gereja Papua menutup suratnya dengan ajakan kepada semua elemen gereja Katolik maupun Protestan untuk bersama-sama menyerukan jalan damai dan menghentikan kekerasan atas nama keamanan.
“TPN-OPM bukan teroris, bukan musuh negara. Mereka adalah rakyat yang protes karena saluran yang tersumbat,” tutup Pdt. Benny Giay. (*)
Jangan komentar mengandung link pishing, spam, judi, pornography, dan Kata-kata tidak sopan yang menimbulkan salah paham dan menghina orang lain. Komentar dengan bijak.